Bupati Pimpin Rakor Khusus Jembatan Sungai Ratah Bahas Percepatan Pembangunan dan Tuntutan Warga

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Jembatan Sungai Ratah secara virtual dari rumah dinas bupati, Kamis (16/9/2021).

Rakor yang digelar Dinas Pekerjaan Umum PR Mahulu di Ruang Rapat Bapalitbangda Mahulu ini bertujuan memastikan proyek pembangunan Jembatan Sei Ratah di Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham, berjalan lancar.

Selain itu, juga mengevaluasi kendala-kendala di lapangan serta pembahasan tuntutan masyarakat sekitar Jembatan Sei Ratah.

Turut hadir Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si. secara virtual dan Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M.

Baca juga: Resmi Dilantik, Yovita Bulan Bonifasius Jadi Bunda PAUD Mahulu

Bupati Bonnifasius dalam arahannya berharap warga di sekitar lokasi pembangunan jembatan Sei Ratah dapat kembali pada komitmen awal untuk mendukung pemerintah dalam segala bentuk pembangunan khususnya jembatan, sehingga dapat membuka keterisolasian dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Awal-awal penetapan lokasi ini, tidak serta-merta Pemkab Mahulu tetapkan secara sepihak. Sudah melewati berbagai sosialisasi, terutama melalui kecamatan dengan pemilik lahan dan dianggap sudah tuntas. Namun seiring waktu, pemilik ini berubah tidak komit lagi dengan pembicaraan awal," ungkap bupati.

Bupati menegaskan, pembangunan jembatan ini bukan hanya proyek atau program Pemkab Mahulu namun merupakan program nasional dalam rangka menghubungkan jalan trans Kalimantan.

"Jembatan ini merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, yang tidak hanya digunakan oleh masyarakat Mahulu. Sebab, akses jalan ini akan tembus sampai Kalbar, Kalteng dan perbatasan Indonesia-Malaysia. Jadi, jangan sampai kepentingan perorangan menghambat kepentingan orang banyak," ucap bupati.

Bupati tetap meminta seluruh Steakeholder dan jajaran Pemkab Mahulu yang berwenang dalam proses pembangunan, tetap mendengarkan tuntutan dari warga, namun harus sesuai dengan aturan dan kesepakatan awal.

Baca juga: Wujudkan Digitalisasi Transaksi Keuangan Daerah, Mahulu dan Bankaltimtara Tanda Tangani Kesepakatan

Ditambahkan Wabup Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., lokasi pembangunan jembatan itu dipilih berdasarkan pernyataan warga yang mengaku pemilik lahan dan siap mendukung serta tidak keberatan ada pembangunan di lokasi tersebut.

"Bahkan sampai ada pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi. Sebenarnya ini bisa menjadi pegangan kita. Namun kita juga memberikan toleransi untuk menggantikan tanam tumbuh yang terdampak dalam pembangunan, sesuai dengan aturan yang berlaku bukan ikut aturan yang dibuat oleh pemilik lahan," ujar wabup.

Wabup Yohanes sangat berharap, beberapa warga yang merasa memiliki lahan dapat bersama-sama Pemkab Mahulu mendukung proses pembangunan ini.

"Tetap ada ganti rugi namun mengikuti aturan yang berlaku, tidak semua tuntutan dipenuhi," tandasnya.

Hadir juga dalam rakor ini Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu Budi Gunarjo Ompusunggu, Se.,Ak.,Mm.,Ca.,Aap; Kepala Dinas PUPR, Y. Andy Abeh, S.Sos., M.Si,; Camat Laham Petrus Juk, S.E.; perwakilan kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan Sei Ratah. (adv)

Share this post