DPRD Bontang Pertanyakan Dana Rp 56 M untuk Beli Alat Uji Kir Sebut tak Ada Progres Pekerjaan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Dana senilai Rp 5,6 miliar untuk pembelian alat uji Kir kembali dipertanyakan anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal.

Pasalnya anggaran yang telah masuk dalam daftar belanja prioritas di APBD Pergeseran mendahului perubahan itu telah diteken sejak Juni lalu. 

Faisal pun menyesalkan atas lambatnya kinerja pemerintah. Sebab di pengujung bulan kedua, progres dari kegiatan ini belum tampak berjalan.

"Saya belum lihat pekerjaan sedikitpun, apakah mereka mau memulai atau tidak. Ini apa sih masalahnya kenapa lama betul," ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (1/9/2021).

Seharusnya uji Kir di Bontang masuk dalam daftar prioritas. Sebab selain memberi pelayanan ke warga, dari jasa ini juga dapat menyumbang pendapatan untuk daerah. 

Baca juga: Layanan Uji Kir Sementara Bakal  Dibuka, Pemkot Bontang Kembali Fungsikan Gedung Lama

Rencannya dalam waktu dekat ini, kata Faisal, akan memanggi dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang untuk dimintai laporan progres layanan uji Kir ini.

Dari pengakuan Faisal, dirinya kerap menerima banyak aduan dari warga mengenai layanan uji Kir yang sementara ini tak beroperasi.

Banyak warga yang mengeluh lantaran harus jauh ke Samarinda untuk mendapat pelayanan uji kendaraan.

"Itu ada juga warga yang mobilnya tak bisa masuk perusahaan karena Kir-nya mati," ungkapnya.

Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Kamilan mengaku pengadaan alat uji kir itu telah masuk tahap lelang di Unit Layanan Pengadaan. 

Baca juga: Pembangunan Uji Kir di Lok Tuan Dibatalkan, Walikota Basri Rase Minta Dialihkan ke Bontang Lestari

Di dalam kontrak itu pemenang lelang diharuskan bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam tempo 45 hari. 

"Target kami November sudah ada barangnya," katanya. 

Namun ia pun tak bisa memastikan jika alat yang dipesan itu bisa langsung melayani uji kendaraan. Sebab, Dishub terlebih dulu harus melakukan konsultasi dengan pihak kementerian. 

"Apakah barang itu boleh diuji di Bontang dalam bentuk ujian portabel yang alat-alat belum ada gedungnya," pungkasnya. (*)

0 Response to "DPRD Bontang Pertanyakan Dana Rp 56 M untuk Beli Alat Uji Kir Sebut tak Ada Progres Pekerjaan"

Post a Comment