Masih ada wilayah di Jakarta yang belum terjangkau internet

Jakarta (ANTARA) - Di tengah kemudahan akses internet di Jakarta, masih ada wilayah di Jakarta yang belum terjangkau jaringan internet, kata pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

"Namun jumlahnya tak besar," kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga di Jakarta, Jumat.

Dalam data APJII yang dihimpun tahun lalu, masih ada beberapa wilayah di Jakarta yang belum terjangkau. "Saat ini ada sekitar 95 persen lebih wilayah yang telah ada layanan 'broadband' cukup baik," katanya.

Meski demikian, dia meyakini saat ini kondisi keterjangkauan internet tersebut sudah semakin tinggi seiring dengan berbagai program yang dicanangkan pemprov seperti JakWifi, di samping banyaknya penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP).

"Kalau lihat data APJII, di Jakarta ada 250 dari 750 ISP anggota APJII berkantor atau beroperasi di Jabodetabek. Saya pikir untuk Jakarta termasuk sudah mudah diakses," ujar Arif.

Baca juga: APJII sambut baik rencana pemerintah atur OTT global di Indonesia

Hal tersebut berbeda dengan kondisi lainnya di Indonesia yang secara keseluruhan hanya bisa terjangkau oleh internet. Menurut data APJII, saat ini keterjangkauan internet masih 15 persen.

Karena itu, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI APJII yang telah memilih kepengurusan baru periode 2021-2024 dengan dipimpin oleh Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga, APJII bakal menekankan penetrasi internet di seluruh pelosok daerah Indonesia sebagai salah satu program dan rencana kerja di periode ini.

Kebutuhan internet luar biasa, tetapi di (Indonesia) timur, bahkan di Jawa pun, masih ada yang belum terlayani dengan baik.

"Itu misi kami ke depan. Kami ingin mengedukasi para ISP untuk terus mengembangkan sayap ke daerah yang belum terjangkau," ujar dia.

Angga juga mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, mendorong kecepatan internet menjadi tantangan tersendiri.

"Kami lebih memilih penetrasi (internet) dan penyebaran lebih luas lagi sehingga masyarakat bisa melek digital dan hal ini juga butuh dorongan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Riset APJII: 73,7 persen masyarakat Indonesia terhubung internet

Penetrasi internet yang lebih luas, kata dia, juga berkorelasi dengan literasi digital. Percuma jika konten digital bagus, tetapi koneksi internetnya tidak ada.

Angga juga menyadari bahwa banyak penyedia layanan internet yang hanya beroperasi di daerah perkotaan. Mereka masih enggan menjangkau daerah pelosok yang sedikit populasinya.

"Di sinilah, saya ingin pemerintah bisa memberikan insentif agar memacu ISP bisa melayani wilayah yang belum terjangkau," ujarnya.

Terkait dengan keberadaan ISP ilegal, Angga tak menutup mata dengan fakta tersebut di lapangan, anggota APJII mencapai 700 perusahaan, sementara ISP ilegal bisa mencapai puluhan ribu.

Namun tidak bisa dimungkiri bahwa mereka juga menjadi ujung tombak penetrasi internet. ?Di situlah kami ingin mengedukasi agar mereka sebagai ISP terdaftar di Kementerian Kominfo. Kalau (beroperasi) ugal-ugalan, kan, yang dirugikan masyarakat," ujar Angga.

Baca juga: APJII dukung pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Selain penetrasi internet, Angga juga mengatakan, APJII akan mendorong penggunaan protokol internet (IP) versi 6 di Indonesia secara lebih masif lagi sehubungan dengan ketersediaan IPv4 semakin sedikit.

Selanjutnya, hal yang akan didorong APJII ke depan ialah penggunaan Indonesia Internet Exchange (IIX) yang diharapkan bisa semakin berkembang lebih besar lagi.

Saat ini infrastruktur IIX memang tersedia di Jakarta dan bakal diperluas di daerah, terlebih APJII saat ini telah memiliki 13 kantor perwakilan daerah.

APJII membangun IIX sejak Agustus 1997 sebagai upaya membentuk interkoneksi nasional antar-ISP di Indonesia. Pelanggan suatu ISP dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan pelanggan ISP lainnya.

Jika tidak ada interkoneksi nasional, kecepatan lalu lintas informasi akan bergantung pada interkoneksi internet di luar negeri. Trafik luar negeri ini yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh ISP lokal.

Baca juga: Banyak warganet Indonesia belum pernah belanja online

Adapun dalam Munas APJII digelar secara hibrid di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada 27-29 September 2021. Angga disahkan sebagai Ketua Umum APJII untuk periode 2021-2024 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Dewan Pengawas:
Ketua: Fauzan Nurul Fadlil (PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)
Sekretaris: Budi Santoso (PT Mora Telematika Indonesia)
Anggota: Didi Winarsyah (PT Sumidhaz Permata Bunda)
Anggota: Ade Surya Saputra (PT Quanta Tunas Abadi)
Anggota: Parlindungan Marius (PT Garis Waktu Kita)
Anggota: Hariyanto Kiscahyono (PT NTT Indonesia)
Anggota: Bambang Heru Wijaksono (PT Adidaya Infocom Lestari)

Dewan Pengurus:
Ketua Umum: Muhammad Arif Angga (PT Garuda Prima Internetindo)
Sekretaris Jenderal: Zulfadly Syam (PT Tiga Satu Cyber Network)
Bendahara Umum: Muri Kuswanto (PT Jala Lintas Media)
Indonesia Network Information Center (IDNIC):
Ketua Unit: Adi Kusuma (PT Arsen Kusuma Indonesia)
Baca juga: BAKTI gandeng asosiasi telekomunikasi untuk pakai Palapa Ring

Masih ada wilayah di Jakarta yang belum terjangkau internet

0 Response to "Masih ada wilayah di Jakarta yang belum terjangkau internet"

Post a Comment